KKP Percepat Validasi Dampak Gempa terhadap Nelayan dan Fasilitas Perikanan NTT
Pendataan Mencakup Nelayan, Kapal, Alat Tangkap, dan Fasilitas Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pendataan dan validasi masyarakat serta sarana perikanan yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Proses assessment tersebut mencakup nelayan, anak buah kapal (ABK), kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat.
Juru Bicara KKP Ayu Rahmawati mengatakan pendataan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak bencana. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan aktivitas usaha perikanan di wilayah terdampak.
“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” ujar Ayu dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
KKP juga mengerahkan Satgas Tanggap Bencana untuk memeriksa kondisi sejumlah fasilitas perikanan yang terdampak gempa. Pemeriksaan teknis menjadi salah satu langkah untuk memastikan keamanan sarana sebelum digunakan kembali.
KKP Periksa Pelabuhan Perikanan dan TPI Alok
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian Satgas Tanggap Bencana KKP adalah Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Alok.
baca juga: Gempa NTT, Kementerian Kelautan Validasi Data Nelayan hingga Kerusakan Kapal
Pemeriksaan bertujuan memastikan kondisi bangunan dan fasilitas pendukung setelah gempa. Fasilitas yang dinyatakan aman dapat segera difungsikan kembali untuk mendukung kegiatan masyarakat perikanan.
KKP masih melakukan assessment dan validasi secara bertahap di lapangan. Proses tersebut berlangsung melalui koordinasi antara unit pelaksana teknis (UPT) KKP dan sejumlah lembaga terkait.
Koordinasi melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta pemerintah daerah.
Langkah tersebut penting karena pemulihan sektor perikanan tidak hanya bergantung pada kondisi nelayan. Kelancaran kegiatan juga membutuhkan kapal, alat tangkap, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pendukung lainnya.
Bantuan KKP Menjangkau Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak
Selain melakukan pendataan, KKP menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa melalui koordinasi dengan BNPB.
Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
Pada 22 Agustus 2026, KKP menyerahkan bantuan natura tahap III kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma.
Bantuan tersebut terdiri atas 650 sarung, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, dan 624 sachet detergen.
Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. KKP juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyesuaikan bantuan dengan kondisi di lapangan.
Donasi KKP Capai Rp920 Juta
Selain bantuan natura, KKP menghimpun donasi untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa NTT.
Hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, dana yang terkumpul mencapai Rp920 juta.
Dari total tersebut, sekitar Rp104,29 juta telah digunakan untuk membeli paket sembako melalui Kendari. Sebanyak Rp48,66 juta digunakan untuk pengadaan paket bantuan melalui posko pusat.
Dengan demikian, dana yang masih tersedia sekitar Rp767,06 juta.
KKP memastikan pengelolaan bantuan dan donasi dilakukan secara transparan. Penyaluran selanjutnya akan menyesuaikan hasil assessment mengenai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Pendataan yang lebih akurat diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas pemulihan. Data mengenai nelayan, kapal, alat tangkap, dan fasilitas perikanan juga menjadi dasar untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir secara bertahap.
Ke depan, KKP akan melanjutkan validasi data, pemeriksaan fasilitas, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana. Langkah tersebut diarahkan agar fasilitas yang aman dapat kembali beroperasi dan bantuan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
baca juga: Undip kirim tim dan bantuan untuk korban bencana di NTT
Leave a Reply