Zulhas Soroti Pembengkakan Dapur MBG, Potensi Pemborosan Capai Rp12 Triliun per Tahun
Pemerintah berencana melakukan penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa jumlah dapur MBG yang tercatat saat ini telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan evaluasi serta penataan kembali agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga “Bupati Batang Lantik Pengurus KEK, Targetkan UMKM dan Ekraf Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi“
Jumlah Dapur MBG Melebihi Target Nasional
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026), Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah awalnya menargetkan pembangunan sekitar 21.000 titik SPPG sebagai pusat distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program MBG.
Namun berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG yang telah terdaftar mencapai 27.877 titik. Artinya, terdapat tambahan sekitar 6.877 titik di luar perencanaan awal.
Menurut Zulhas, lonjakan jumlah titik tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual-beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah lokasi berkembang jauh lebih cepat dibanding target yang telah disusun pemerintah.
“Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik,” ujar Zulhas.
Pembengkakan SPPG Berpotensi Menambah Beban Anggaran
Zulhas menilai peningkatan jumlah dapur MBG berdampak langsung pada kebutuhan anggaran operasional program. Setiap titik SPPG menerima dukungan biaya operasional yang nilainya mencapai sekitar Rp6 juta per hari.
Dengan tambahan 6.877 titik di luar target, pemerintah memperkirakan muncul pengeluaran tambahan yang sangat besar setiap bulan.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Zulhas, kelebihan jumlah dapur tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan. Jika kondisi ini berlangsung selama satu tahun penuh, total tambahan beban anggaran dapat mencapai sekitar Rp12 triliun.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Berarti kalau satu tahun sekitar Rp12 triliun,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar dan pengelolaan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Wilayah 3T Juga Mengalami Lonjakan Jumlah Titik
Permasalahan serupa juga ditemukan pada wilayah 3T, yaitu daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Kawasan ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperluas akses gizi bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Menurut data yang dipaparkan Zulhas, pemerintah sebelumnya hanya merencanakan sekitar 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun jumlah tersebut kini meningkat drastis menjadi 8.617 titik.
Dari total tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memperoleh surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional.
Lonjakan tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi pemerintah untuk memastikan pembangunan dapur MBG benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tidak menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran.
Pemerintah Targetkan Penataan Ulang Selesai Dalam Sebulan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melakukan penataan ulang seluruh data dan mekanisme pelaksanaan program MBG. Proses evaluasi melibatkan Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan program.
Zulhas mengatakan proses pembenahan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Pemerintah ingin memastikan seluruh titik SPPG yang beroperasi benar-benar sesuai kebutuhan dan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Langkah ini juga bertujuan menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Evaluasi Diharapkan Perkuat Efektivitas Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena cakupannya sangat luas, tata kelola yang akurat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.
Temuan mengenai pembengkakan jumlah dapur MBG menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Melalui penataan ulang yang sedang disiapkan, pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima bantuan di seluruh Indonesia.
Baca Juga “Menteri Keuangan Purbaya Optimis Ekonomi 2027 Tumbuh hingga 6,5 Persen“
Leave a Reply